TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan Jokowi - Ma'ruf sebagai pemenang pemilihan presiden 2019. Tim kampanye nasional Jokowi - Ma'ruf mengucap syukur atas hasil tersebut.
Baca juga: Jokowi: Ada Kecurangan Lapor Bawaslu, Jangan Aneh-aneh
Baca Juga:
"Alhamdulillah. Hasil ini tidak jauh berbeda sesuai dengan hasil hitung cepat dan rekapitulasi real count yang kami miliki," ujar Juru bicara TKN Jokowi - Ma'ruf Ace Hasan Syadzily lewat keterangan tertulis pada Selasa pagi, 21 Mei 2019.
Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Adapun, total jumlah sah pada pemilu 2019 mencapai 154.257.601. Awal Mei lalu, TKN memang telah mengklaim sudah unggul dengan perolehan sekitar 80 juta suara dan perkiraan kemenangan 56 persen.
Ace berharap, kemenangan pasangan Jokowi - Ma’ruf ini merupakan kemenangan rakyat, karena rakyat telah menentukan pilihannya untuk mempercayakan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
"Terima kasih rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Insya Allah, pasangan Jokowi-Kyai Ma’ruf akan bekerja sungguh-sungguh memenuhi janji sesuai dengan nawacita jilid kedua," ujar Ace.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setelah penetapan rekapitulasi suara, KPU akan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak sepakat atau ingin mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai aturan yang ada, kata Arief, KPU akan memberikan waktu sebanyak 3x24 jam setelah penetapan hasil rekapitulasi.
Baca juga: Eks Komisioner KPU: Kubu Prabowo Sulit Buktikan Pemilu Curang
Menurut Arief, jika tidak ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa pemilu ke MK, maka pada tiga hari setelahnya, atau pada 27 Mei 2019, KPU bisa menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilu presiden. Selain itu, Arief juga membantah penetapan ini untuk menghindari aksi yang bakal digelar pada 22 Mei 2019.
"Kalau udah selesai ya udah selesai, coba kamu lihat cara kami membahas tadi kan biasa aja, kalau memang sudah selesai masak kita tunda sampai besok, kan bisa sudah selesai hari ini," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019.
